PEKANBARU, CATATANRIAU.com | Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggelar hearing dengan Ratusan Guru Honorer yang mengajar pada tingkat SD dan SMP beserta jajaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Selasa (15/11/2022).

Hearing ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi III Zulkarnain, anggota Komis III Ida Yulita Susanti sebagai moderator dan  Wakil Ketua Ervan beserta Yasser Hamidy, Irman Sasrianto, Heri Kawi, dan Hamdani.

Dari Pemerintah Kota Pekanbaru turut dihadiri oleh Sekretaris BKPSDM, Fadilah Sani dan jajaran, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, beserta Ketua Forum Ikatan Guru Honorer Pekanbaru, Eko Wibowo.

Dalam sambutannya, Ida Yulita Susanti menjelaskan keluhan ratusan honorer yang sudah lama mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi ASN pengajar di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menurut Ida, hal inilah yang perlu untuk didengar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih tepat dalam mengajukan formasi PPPK guru pada tahun 2023 nanti.

Selain itu, Ketua Forum Ikatan Guru Honorer Pekanbaru, Eko Wibowo menyampaikan agar Bapak Ibu pemangku kepentingan untuk lebih mendengarkan keluhan para Guru Honorer tingkat SD dan SMP di Pekanbaru.

"InsyaAllah Pak kita selsai 2023 saya yakin Bapak Bapak ibu sekalian mau mendengarkan keluhan kami," kata Eko Wibowo.

Menanggapi itu, Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru, Zulkarnaen menyampaikan bahwa masalah ini sudah cukup lama dan belum terselesaikan setiap tahunnya.

"Saya sudah 3 periode jadi anggota Dewan, dan seperti yang kita lihat seperti ini saja keluhan Bapak guru honorer dan belum ada banyak kemajuan," kata Zulkarnain yang juga politisi PPP.

Tuntutan Bapak Ibu, kata Zulkarnain, agar segera dapat diselesaikan oleh Pj Walikota Pekanbaru yang merupakan perwakilan Pemerintah Pusat.

Komisi III DPRD Pekanbaru, mengaku senang dengan informasi yang disampaikan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru bahwa belum adanya pengajuan formasi ke Pemerintah Pusat.

Sehingga, Pemerintah Kota Pekanbaru pada pertemuan ini dapat mendengarkan aspirasi para guru honorer sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan saat melakukan pengajuan ke Kementerian Pendidikan nantinya.***

Laporan : Jaya 

Editor : Idris Harahap