MENU TUTUP

Mitigasi Bencana Iklim, Aktivis Tolak Industri Perusak Lingkungan di Inhil

Rabu, 22 Februari 2023 | 23:38:22 WIB Dibaca : 714 Kali
Mitigasi Bencana Iklim, Aktivis Tolak Industri Perusak Lingkungan di Inhil Mitigasi Bencana Iklim, Aktivis Tolak Industri Perusak Lingkungan di Inhil, Selasa 21 Februari 2023

TEMBILAHAN,CATATANRIAU.COM | Sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Indragiri Hilir mengelar Aksi Damai dengan membentang poster penolakan berdirinya Industri perusak lingkungan dan kampanye penyelamatan ekosistem mangrove.


Aksi dilaksanakan pada Selasa 21 Februari 2023   di Tugu Upakarti Jalan Veteran Tembilahan. Terdiri dari Aktivis BDPN ( Anggota Jikalahari)_, HMI Cabang Tembilahan, Mapala Brimaspala UNISI, KPA GREENOMOS, Mahasiswa UNISI.

Anggota JIKALAHARI Zainal Arifin Hussein selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih serius dalam proses mitigasi perubahan iklim.

"Kami meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian LHK untuk mengevaluasi perizinan baik itu HTI, Perusahaan Sawit, dan segera mencabut Izin Industri Dapur Arang/Kayu Bakar Bakau " ujarnya ke media Rabu (22/02/2023).

"Saat ini Indonesia sedang berjuang untuk memitigasi bencana perubahan iklim tak terkecuali di Indragiri Hilir (Inhil). Ribuan hektar kebun kelapa rakyat mati akibat abrasi dan intrusi air laut bahkan banjir rob setiap tahun semakin tinggi itu bisa kita lihat dan rasakan sekarang. Jika industri dapur arang/kayu bakar bakau ini tidak segera dihentikan sangat berpeluang memicu tumbuhnya industri serupa yang akan memperparah keadaan " tambahnya

"Sebenarnya Indragiri Hilir penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan salah satu produk turunannya tempurung dan ketersediaan cukup melimpah kalau hanya untuk kebutuhan arang lokal saya pikir cukup tersedia bahkan arang tempurung kita ini mampu memasok kebutuhan industri luar daerah di Indonesia. Lalu kebutuhan kayu bakar bakau ini untuk siapa?" ucapnya

Sebelumnya tekanan terhadap ekosistem mangrove jenis bakau lebih dulu disebabkan adanya kebutuhan lokal yang masih tinggi terutama untuk cerocok/material bangunan belum selesai persoalan kebutuhan cerocok. Kini ekosistem mangrove Indragiri Hilir kembali mendapatkan ancaman dari industri dapur arang/kayu bakar.

Melihat kondisi saat ini sudah saatnya Pemerintah Pusat maupun Daerah meningkatkan  penerapan Kebijakan Ekonomi Hijau  (Green Economy) sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan dan lestari terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini.

Dalam kesempatan aksi damai, para aktivis juga menolak Pemerintah Pusat dalam hal ini KLHK memberikan Izin baru di Ex HPH PT Bara Induk di Desa Simpang Gaung. Masyarakat sekarang krisis lahan dan kita krisis pangan.

"Cukup sudah memberikan izin kepada perusahaan besar dan saat kita mendorong pengelolaan oleh masyarakat dengan mengusulkan pelepasan kawasan maupun dengan Skema Perhutanan Sosial. Saat ini masyarakat krisis lahan dan kita krisis pangan jangan sampai membuat kebijakan memperburuk keadaan" tutupnya. *****

Laporan : E Pangaribuan

Editor : Idris Harahap 



Berita Terkait +

Warga Diminta Waspada Jejak Harimau di Ukui Dua BKSDA Riau Pasang Kamera Trap

Pecat Kabid Persampahan, Sampah Menumpuk Pinggir Jalan Sudirman Bangkinang, Ini Kata Kadis DLH

BMKG: 27 Titik Panas Hari Ini Terpantau Di Riau, 3 Titiknya Di kabupaten Siak, Jarak Pandang Menurun

Cuti Lebaran Ini Pengunjung Wisata MSB Sei Apit Membeludak, Berikut Pemaparan Camat Wahyudi

Antisipasi Karhutla, Kapolsek Minas Tinjau Kanal bloking Di Kampung Rantau Bertuah

Google rilis aplikasi pendidikan bertajuk Classroom App

Pemcam Minas Sediakan Posko Evakuasi Korban Asap, Ini Penjelasan Camat Hendra

Ketum DPP AMTI Desak Aparat Tutup Aktivitas Dugaan Galian C Bodong di Desa Domo Kabupaten Kampar

Dukung Ketegasan Komisi II Terkait Limbah PKS PT PCR, IKWADI Tanya Sanksi Hukum Kerusakan Lingkungan

Diduga Galian C di Desa Domo Kampar Kiri Tak Kantongi Izin Sama Sekali

TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Kontroversi Survei Pilbup Rohul 2024: Salah Satu Calon Tidak Dicantumkan

2

Pemuda Desa Genduang Tuntut Transparansi PT Sari Lembah Subur dalam CSR dan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal

3

Konflik Masyarakat Dengan PT RPI Trus Berlanjut, Berikut Ini Bunyi MOU Kedua Belah Pihak Tahun 2017 Lalu

4

Bupati Bengkalis, Siak dan Pelalawan Raih Penghargaan JMSI Riau Award 2024

5

Meriahkan Hari Bhayangkara, Polres Inhu Taja Jalan Santai dan Fun Bike

6

Kapolsek LBJ Bekuk 2 Pengedar Sabu, Ini Jumlah Barang Buktinya