MENU TUTUP

Gelar Rapat Paripurna, Bupati Rohul Sampaikan 3 Ranperda Tahun Anggaran 2023

Selasa, 01 November 2022 | 11:06:15 WIB Dibaca : 744 Kali
Gelar Rapat Paripurna, Bupati Rohul Sampaikan 3 Ranperda Tahun Anggaran 2023

ROHUL, CATATANRIAU.com | Bupati Rokan Hulu menyampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna DPRD Rokan Hulu di Kantor DPRD, Senin (31/10/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Rokan Hulu Novli Wanda Ade Putra,ST dan dihadiri oleh wakil ketua DPRD kabupaten Rokan Hulu beserta 28 Anggota dewan, Unsur forkopimda Kabupaten Rokan Hulu, Sekretaris Daerah Muhammad Zaki, S.STP, M.Si , Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemuka masyarakat.

Diawal sambutannya, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman menyampaikan 3 (tiga) Ranperda ke Lembaga DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan dan disetujui menjadi peraturan daerah yakni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Sebelumnya telah dilakukan pembahasan kebijakan umum anggaran, prioritas dan platform anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023 oleh komisi dan badan anggaran DPRD bersama satuan kerja perangkat daerah dan tim anggaran Pemerintah Daerah, yang mana terhadap pembahasan tersebut telah didapat suatu kesepakatan kebijakan umum anggaran dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023" tuturnya.

berdasarkan hal tersebut, melalui Rapat Paripurna ini Sukiman menyampaikan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan total Rp. 1.672.718.799.868.

Bupati menjelaskan sesuai dengan tema pembangunan kabupaten rokan hulu tahun anggaran 2023, yaitu “meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah, infrastruktur yang berimbang serta pendidikan dan kesehatan yang berkualitas melalui pelayanan publik yang prima”, sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2023 antara lain pertumbuhan ekonomi berkisar 3,29% s/d 4,48%, tingkat kemiskinan pada kisaran 10,06% s/d 10,14%, indek pembangunan manusia berkisar 69,67 s/d 70,73%, dan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,5% s/d 3,5%.

Sukiman memaparkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, belanja pembangunan daerah diarahkan untuk menjamin terlaksananya lima prioritas pembangunan daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan.

Kemudian, lanjut Sukiman, pemenuhan infrastruktur dasar pedesaan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan sesuai tata ruang dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum.

selain itu, Bupati Sukiman menjelaskan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 menyatakan bahwa pemerintah daerah pada tahun 2023 memulai penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. sehingga untuk memenuhi amanat tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis tahun 2023 yang wajib di laksanakan sebagai langkah pertama penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045.

Selanjutnya terkait ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah kabupaten rokan hulu memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. salah satu tugas dan tanggungjawab yang dijalankan pemerintah kabupaten rokan hulu adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten rokan hulu membuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"melalui perda pengelolaan keuangan daerah ini nantinya diharapkan dapat memberikan arah untuk menempatkan keuangan daerah pada peran yang semakin strategis yaitu sebagai pilar utama pendanaan pembangunan yang turut menentukan arah dan keberhasilan pembangunan kabupaten rokan hulu di masa mendatang" kata Sukiman.

Kemudian, Sukiman menambahkan terkait Ranperda tentang badan permusyawaratan desa bahwa pelaksanaan demokrasi tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, melainkan juga di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, tidak terkecuali di pemerintahan desa,demokrasi sendiri hanya merupakan instrument, sedangkan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat.

"salah satu sendi demokrasi adalah adanya badan legislatif yang dalam tataran desa disebut dengan badan permusyawaratan desa atau bpd. bpd ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para cendekiawan di desa yang berkompeten dalam membangun desa dengan bekerjasama dengan pemerintah desa" tutupnya.

Usai penyampaian Ranperda oleh Bupati Sukiman dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi terkait 3 (tiga) Ranperda yang disampaikan Bupati Rokan Hulu.***


Laporan: E.S.Nst

Editor : Idris Harahap 



Berita Terkait +

Tekan Terjadinya Tindak Pidana Perdata, Pemkab Lanjut MoU Bersama Kejari Siak

Hadiri Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Sei Mandu, Danramil 03/Minas Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Tetap Jaga Kondusifitas

Excellent! PHR Raih Penghargaan Best Digital Innovation 2023

Peringati Hari Pahlawan, Jajaran Polsek Minas Ajak Pengendara Heningkan Cipta

Lounching Website Desa Cinta Statistik Bupati Harapkan Desa Punya Bank Data Yang Kongkrit

Dalam Rangka Operasi Zebra Lancang Kuning 2020, Kasat Lantas Polres Rohul Gelar Bakti Sosial

KNPI Riau Bantu Kader GMNI Berangkat ke Jakarta, Ikut Acara Rapat Pimpinan Nasional

PT LSP Beri Santunan Kepada Anak Yatim Dan Dhuafa

Respon Cepat, Ketua KNPI DPD II Siak Bantu Pengobatan Warga Rohil Kurang Mampu Penderita Patah Tulang

Serda Mayus Maruli Tanpa Henti Rutin Giat Penanggulangan Karhutla Dengan Berpatroli Bersama Masyarakat Minas Timur

TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pelatihan Vokasi Juru Las PHR Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja

2

Musyawarah Nasional BEM SI XVII di Pekanbaru: Momentum Bersejarah Untuk Riau

3

DPD Golkar Riau, H Nasarudin, SH MH Wakil Bupati Pelalawan Masuk Bursa Kandidat Gubri

4

Kritik Pemerintahan di Era Jokowi, BEM UNRI : Indonesia Over Korupsi, Jokowi Game Over Janji!

5

Badan Pemantau Kebijakan Publik Kepulauan Meranti Adakan Aksi Damai Bersama Aktivis Mahasiswa di Kantor Imigrasi Selatpanjang

6

Spiritualitas dan Solidaritas: Memahami Esensi Tradisi Lebaran 6 di Kabupaten Kampar - Bangkinang