Dumai, Catatanriau.com — Hasil audiensi Pemerintah Kota (Pemko) Dumai bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI pada 15 Juni 2026 lalu meninggalkan tanda tanya besar. Koordinator Unit Usaha Pengelola Jasa (UUPJ) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Amir Hamzah, menilai hasil pertemuan tersebut bak terbukanya kotak Pandora. Pasalnya, keputusan yang dihasilkan justru dinilai dramatis dan tidak disebarluaskan ke publik.
"Hasil pertemuan tersebut bak terbukanya kotak Pandora, namun ironisnya hingga kini hasil diskusi di Permenkop dramatis karena tidak disebarkan di media sosial. Konon alasannya guna meredam konflik," ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
Amir menyoroti sikap sejumlah pihak yang dinilai mengetahui hasil keputusan tersebut, namun mendadak bersikap seolah tidak mengetahui apa-apa. Ia menyebut, hasil pertemuan yang melibatkan unsur pemerintahan, kepolisian, dan pihak terkait termasuk AAKJ itu seharusnya menjadi acuan bersama, bukan malah menjadi misteri.
"Hasil pertemuan pemerintahan, kepolisian, dan pihak terkait yang terlibat termasuk AAKJ bukan tidak mengetahui hasil keputusan tersebut. Namun diduga masing-masing tuli dan buta mendadak," tegasnya.
Lebih lanjut, Amir menyayangkan munculnya isu dan berita-berita lain yang dinilai tidak relevan, seperti pemberitaan seputar drama Korea (Drakor), yang seolah mengalihkan perhatian dari persoalan utama. Ia menduga hal itu dilakukan untuk menutupi permasalahan sesungguhnya, seolah-olah pihak yang berselisih merasa tersakiti.
"Munculnya isu dan berita-berita Drakor seolah tersakiti, ini yang kami sayangkan. Seharusnya fokus pada penyelesaian masalah TKBM yang nyata di lapangan," pungkas Amir.
Percobaan mediasi sendiri telah berulang kali dilakukan. Mulai dari kepolisian Polres Dumai, KSOP Dumai, hingga kini muncul harapan baru agar mediasi dapat duduk bersama di meja DPRD. Namun, Amir Hamzah menegaskan agaru proses mediasi mendatang tidak lagi menemui jalan buntu seperti sebelumnya.
"Kami berharap mediasi di DPRD nanti menjadi solusi nyata. Jangan sampai ada pihak dari AAKJ yang kembali melakukan walkout seperti pada mediasi-mediasi sebelumnya. Dan yang terpenting, jangan lagi membuat narasi-narasi konyol seperti perbedaan multi tafsir dan merasa tersakiti," ungkapnya tegas.
Ketidakpastian ini dinilai Amir sangat merugikan para tenaga kerja bongkar muat di lapangan. Menurutnya, tanpa adanya kejelasan regulasi dan penegakan hasil audiensi, para pekerja selalu berada di posisi yang tidak aman. Mereka terus dibayangi ketidakpastian operasional dan potensi konflik horizontal yang bisa saja kembali memanas kapan saja.
"Kami meminta agar semua pihak yang terlibat dalam pertemuan itu untuk berhenti bersikap ambigu. Jangan sampai perbedaan tafsir dan kepentingan sesaat mengorbankan hak-hak pekerja dan kelancaran logistik di Pelabuhan Dumai. Transparansi adalah kunci," tegas Amir Hamzah, berharap agar persoalan ini segera menemukan titik terang demi kesejahteraan bersama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai pernyataan Amir Hamzah tersebut. Publik berharap agar hasil audiensi Kemenkop RI dapat segera ditransparansikan demi kepastian hukum dan kelancaran aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Dumai. ***