Dumai, Catatanriau.com — DPC SBSI’92 Kota Dumai menegaskan dukungan penuh terhadap langkah KSOP Kelas I Dumai dalam penataan tata kelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di wilayah pelabuhan dan terminal khusus di Kota Dumai.
Ketua DPC SBSI’92 Dumai, Agoes Budianto, menilai berbagai tekanan, opini, hingga ancaman aksi massa yang diarahkan kepada regulator negara tidak boleh mempengaruhi proses penegakan aturan di sektor kepelabuhanan.
"Jangan takut dengan intervensi dan tekanan kelompok tertentu. Negara harus tetap hadir dan tegak lurus menjalankan peraturan. KSOP tidak boleh tunduk pada tekanan massa ataupun kepentingan tertentu yang ingin membelokkan aturan," tegas Agoes, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, polemik TKBM yang berkembang di Dumai harus diselesaikan berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan tekanan politik, opini sepihak, ataupun mobilisasi massa yang dapat mengganggu stabilitas pelabuhan dan dunia usaha. Agoes menegaskan bahwa keberadaan Koperasi TKBM dan sistem UUPJ telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi pemerintah, termasuk Undang-Undang Perkoperasian, PP Nomor 7 Tahun 2021, hingga ketentuan teknis kepelabuhanan.
Ia juga mengingatkan bahwa pelabuhan merupakan objek vital nasional yang tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk memaksakan kepentingan kelompok tertentu.
"Kalau ada pihak yang tidak sepakat, silakan tempuh jalur hukum dan administrasi negara. Jangan bangun narasi ancaman blokade atau tindakan yang berpotensi mengganggu investasi dan aktivitas masyarakat," ujarnya.
SBSI’92 Dumai menilai langkah KSOP Kelas I Dumai dalam melakukan penataan TKBM justru bertujuan menciptakan kepastian hukum, perlindungan pekerja bongkar muat, serta tata kelola pelabuhan yang sesuai dengan aturan pemerintah.
Pihaknya juga meminta seluruh elemen pelabuhan menjaga situasi tetap kondusif dan tidak menggiring konflik menjadi persoalan sosial maupun kepentingan kelompok.
"Negara tidak boleh kalah oleh tekanan. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan," tutup Agoes.***