Siak, Catatanriau.com – Panggung Silaturahmi dan Konsolidasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Siak, Selasa (6/1/2026), mendadak menjadi arena pesan tersirat. Mantan Gubernur Riau, Syamsuar, melontarkan sindiran bernuansa nasihat kepada Bupati Siak, Afni Zulkifli, yang duduk tepat di hadapannya.
Dengan posisi duduk semeja bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, mantan Bupati Siak Arwin, serta jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan, Syamsuar memilih tak berbasa-basi. Ia mengingatkan bahwa seorang kepala daerah seharusnya pandai menakar kata, bukan sekadar rajin berbicara.
Menurut Syamsuar, komunikasi pemimpin bukan perkara sepele. Setiap kalimat, apalagi yang terlontar ke ruang publik, bisa berdampak langsung pada kondisi psikologis masyarakat.
“Kurangin berkicau sikit, Bu. Soal bagaimanapun, suara kicau ini juga mempengaruhi. Setidaknya jangan sebagai pemimpin kita membuat diri risau pada masyarakat,” ucap Syamsuar dilansir TribunPekanbaru.com, disambut suasana yang mendadak hening.
Ia menegaskan, kepemimpinan menuntut ketenangan, terlebih saat daerah berada dalam tekanan. Tidak semua persoalan harus direspons dengan pernyataan terbuka, apalagi yang justru menambah kegelisahan publik.
Syamsuar kemudian menarik benang pengalaman pribadinya saat memimpin Provinsi Riau di masa pandemi Covid-19. Dua tahun yang ia sebut sebagai masa penuh kekacauan itu, menurutnya, jauh lebih berat dari sekadar polemik komunikasi.
“Sebagai pemimpin ini kita siap berjuang dalam keadaan apa pun. Waktu Covid dulu, dua tahun itu, tanyalah Pak SF, kita tunggang langgang. Ada duit, barang tak ada. Sampai beli barang pun harus dari luar negeri,” tuturnya.
Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung peliknya pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari keterbatasan anggaran, tekanan dalam pengadaan barang, hingga ruang diskresi yang sempit namun penuh risiko.
Syamsuar menyebut, kondisi keuangan yang seret bukan hanya dialami Kabupaten Siak. Hampir seluruh daerah di Riau, katanya, tengah merasakan hal serupa.
“Kita lihat di kabupaten lain di Riau juga banyak yang sekarang sangat kekurangan uang,” ujarnya.
Ia lalu mengaitkan situasi tersebut dengan penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya skema opsen pajak. Skema ini, menurutnya, secara otomatis menguntungkan daerah dengan populasi kendaraan yang besar.
“Makanya sekarang Kota Pekanbaru itu duitnya banyak, kendaraan banyak. Tapi bagi kita di sini, apalagi banyak kendaraan masih BM Pekanbaru, ya berarti sedikit,” katanya, setengah menyindir realitas.
Di akhir sambutannya, Syamsuar mendorong adanya kerja sama dan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah provinsi agar penerimaan daerah dapat ditingkatkan ke depan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa semua tetap berada dalam koridor undang-undang.
“Kalau bisa nanti pembuktiannya minta bantuan Pak Gubernur, Pak Bupati, supaya nanti opsennya bisa bertambah lagi di masa yang akan datang. Tapi ini memang undang-undang,” tutupnya.***