Kampar, Catatanriau.com — Konflik pengelolaan lahan perkebunan di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, mulai menunjukkan titik terang. Dua koperasi yang sebelumnya berada dalam pusaran perselisihan, yakni Koperasi Produsen Pusako Senama Nenek (Koposan) dan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES), kini membuka ruang dialog dan sepakat menempuh jalan perdamaian atau islah.
Sikap tegas justru datang dari masyarakat pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang secara bulat menolak kehadiran CV Elsa sebagai pihak pengelola lahan perkebunan seluas 2.800 hektare. Penolakan itu didasari kekhawatiran akan kembalinya pola pengelolaan yang dinilai tidak transparan dan merugikan masyarakat.
“Kami menolak kehadiran pihak ketiga. Yang kami mau adalah pengelolaan yang jelas dan bertanggung jawab,” ujar Ibu Zulfita, salah satu perwakilan masyarakat, Senin (5/1/2026).
Rencana kembalinya CV Elsa untuk mengelola lahan tersebut memicu reaksi keras. Masyarakat mempertanyakan dasar serta tujuan perusahaan itu kembali masuk ke wilayah perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Pengalaman masa lalu disebut menjadi alasan kuat penolakan tersebut.
“Kami sudah pernah mengalami pengelolaan yang tidak transparan, dan kami tidak ingin hal itu terulang lagi,” tegas Ibu Zulfita lagi.
Di sisi lain, ninik mamak Kenegerian Senama Nenek turut angkat suara. Mereka mengecam pihak-pihak yang dinilai memicu kegaduhan serta memperkeruh suasana di tengah masyarakat dan pemerintahan desa. Kepala Desa Senama Nenek, H. Abdoel Rahman Chan, bahkan memasang poster larangan yang menegaskan penolakan terhadap konflik dan tindakan melawan hukum di badan jalan menuju perkebunan Pos 7.
“Kami tidak akan menoleransi pencurian dan kegaduhan. Poster itu adalah peringatan untuk semua pihak,” tegasnya.
Aparat kepolisian pun mengambil peran aktif. Kapolres Kampar AKBP Bobby Putra Ramadhan S, melalui Kapolsek Tapung Hulu Iptu Riko Rizki Mazri, SH, MH membenarkan bahwa Bhabinkamtibmas Aipda Muas ditugaskan untuk menjembatani persoalan perkebunan tersebut.
Terkait hal ini, Aipda Muas, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal situasi agar tetap kondusif sekaligus mendorong terciptanya solusi terbaik bagi masyarakat pemilik lahan.
“Kami akan mengawal dan mencari jalan tengah terbaik demi kepentingan masyarakat pemilik lahan,” ujarnya.
Saat ini, perhatian tertuju pada proses islah antara Koposan dan KNES yang tengah berjalan. Proses tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tata kelola lahan yang lebih adil, transparan, serta benar-benar berpihak kepada masyarakat pemilik SHM.
Dalam rangkaian dialog islah, kedua koperasi juga membahas pola pengelolaan lahan ke depan agar lebih profesional dan terbuka. Komitmen untuk mengutamakan kepentingan bersama menjadi poin utama pembahasan.
“Kami ingin pengelolaan lahan yang menguntungkan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu,” ungkap Abdul Hakim, selaku Wakil Sekertaris Koposan.
Sebagai bentuk keseriusan, kedua koperasi sepakat membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi pengelolaan lahan. Tim ini nantinya memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai kesepakatan bersama.
“Kami akan bekerja sama agar pengelolaan lahan dilakukan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Abdul Hakim.
Masyarakat Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, pun menaruh harapan besar pada proses islah ini. Mereka berharap perdamaian yang terbangun dapat menghadirkan ketenangan, kepastian hukum, serta kemajuan bagi desa.
“Kami berharap proses islah ini membawa hasil positif bagi masyarakat,” tutup Aipda Muas.
Dalam beberapa hari ke depan, kedua koperasi dijadwalkan melanjutkan proses islah hingga tercapai kesepakatan final yang menguntungkan semua pihak. Aparat keamanan memastikan akan terus memantau situasi agar seluruh rangkaian proses berjalan aman dan lancar.
“Kami akan terus mengawal dan memastikan proses islah ini berjalan dengan baik,” pungkas Aipda Muas.***