Inhu, Catatanriau.com – Kegiatan renovasi Puskesmas Pembantu (Pustu) di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2025, diduga mengalami keterlambatan penyelesaian. Padahal, masing-masing paket pekerjaan memiliki nilai kontrak hampir mencapai setengah miliar rupiah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan renovasi tersebut mulai dilaksanakan pada 23 Juli 2025 dengan target penyelesaian pada 19 November 2025. Namun hingga pertengahan Desember 2025, pantauan awak media di lapangan menunjukkan progres fisik bangunan baru mencapai sekitar 60 persen.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi mangkraknya proyek fasilitas kesehatan yang seharusnya menunjang pelayanan dasar warga.
Seorang warga setempat menyebut keterlambatan pekerjaan diduga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan serta seringnya pergantian tenaga kerja di lapangan.
“Setahu saya, tukang atau pekerjanya sudah beberapa kali berganti. Soal penyebab pastinya saya kurang tahu, tapi jelas itu berpengaruh terhadap lambatnya penyelesaian pekerjaan,” ujar warga tersebut, Rabu (17/12/2025).
Sorotan juga datang dari Ketua Lembaga Aliansi Indonesia, Rudi Walker Purba. Ia menilai keterlambatan proyek ini mencerminkan belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap kegiatan fisik yang menggunakan anggaran negara.
“Kami berharap pihak terkait, terutama dinas teknis, lebih serius dan ketat dalam melakukan pengawasan. Proyek yang menggunakan uang rakyat tidak boleh dibiarkan molor tanpa kejelasan. Jika progres baru sekitar 60 persen dan pengawasan lemah, sangat berpotensi berujung mangkrak,” tegas Rudi saat dihubungi melalui sambungan seluler.
Menurutnya, sektor kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut langsung kepentingan dan pelayanan dasar masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum melakukan konfirmasi secara langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu terkait keterlambatan penyelesaian renovasi tiga Pustu tersebut. Upaya konfirmasi akan dilakukan guna memperoleh penjelasan resmi dari instansi teknis terkait.
Publik kini berharap adanya langkah tegas dan transparan dari pemerintah daerah agar anggaran ratusan juta rupiah yang telah digelontorkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam administrasi, sementara kondisi bangunan di lapangan belum rampung sepenuhnya. (Rls/Tim)