Pekanbaru, Catatanriau.com – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk melibatkan perusahaan dalam penanganan infrastruktur jalan sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap aturan mutasi kendaraan ke plat nomor BM. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan serta terciptanya akses transportasi yang lancar.
Dalam pertemuan bersama sejumlah perusahaan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (18/9/2025), Abdul Wahid menekankan bahwa perusahaan harus berkolaborasi memperbaiki jalan rusak, khususnya di jalur Minas–Perawang. Perusahaan besar seperti PHR, Sinarmas Grup, dan PTPN telah menyatakan kesanggupannya.
“Saya kasih solusi, perusahaan-perusahaan ini harus sepakat saling bekerjasama. Misalnya satu kilometer tanggung jawab PHR, satu kilometer lagi Arara Abadi, dan begitu seterusnya, sehingga masyarakat dapat merasakan jalan yang bagus,” ujar Abdul Wahid.
Ia menambahkan, keterlibatan swasta diperlukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “APBD kita tidak sanggup menanggung sepenuhnya. Karena itu kami ajak swasta ikut peduli. Saya kasih batas waktu hingga Desember,” tegasnya.
Selain soal perbaikan jalan, Gubri juga mengingatkan kewajiban perusahaan melakukan mutasi kendaraan operasional ke plat BM. Menurutnya, kepatuhan ini penting untuk memastikan distribusi pajak kembali ke masyarakat melalui pembangunan.
“Tak ada alasan perusahaan tidak lakukan mutasi. Kalau perlu, Bapenda akan kita turunkan langsung ke lokasi. Kalau masih tidak taat aturan, maka terpaksa saya akan tutup perusahaannya,” tegasnya.
Bupati Siak, Afni Z, mendukung langkah Gubernur dengan menyoroti kondisi jalan rusak yang kerap dikeluhkan masyarakat, bahkan sudah menelan korban jiwa. Ia meminta perusahaan lebih peduli terhadap warga sekitar.
“Seharusnya memang perusahaan bisa lebih perhatian terhadap masyarakat di kawasan operasinya. Jalan rusak sangat berbahaya, bahkan sudah memakan korban. Air bersih pun sulit didapatkan masyarakat,” ujar Afni.
Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, menambahkan bahwa pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepahaman dengan pihak perusahaan. “Intinya koordinasi, sinergi, dan kolaborasi untuk kelancaran distribusi barang serta mobilitas masyarakat. Dengan begitu roda perekonomian bisa berjalan lebih baik tanpa hambatan,” jelasnya.
Dengan langkah bersama ini, pemerintah daerah berharap tercipta solusi jangka panjang bagi perbaikan infrastruktur dan meningkatnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Riau.***