Pekanbaru, Catatanriau.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UNRI) merilis kajian evaluatif terhadap 100 hari pertama kepemimpinan Pemerintah Provinsi Riau. Kajian ini merupakan hasil konsolidasi bersama perwakilan BEM fakultas se-UNRI, yang kemudian disampaikan dalam bentuk propaganda media sosial sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Dalam kajian tersebut, BEM UNRI menyoroti berbagai persoalan krusial yang masih membelenggu 12 kabupaten/kota di Riau. Masalah-masalah tersebut antara lain berkaitan dengan infrastruktur, korupsi, pengelolaan lingkungan, hingga sengketa lahan.
“Evaluasi ini kami susun untuk memberikan catatan kritis dan mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap berbagai permasalahan rakyat. Setelah 100 hari, kami menilai masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” ujar Ego Prayogo, Presiden Mahasiswa BEM UNRI.
Provinsi Riau menghadapi berbagai permasalahan serius di hampir seluruh daerah. Di Pekanbaru, warga mengeluhkan banjir, kerusakan jalan, dugaan korupsi proyek flyover, pelanggaran penggunaan jalan oleh truk, serta tumpukan sampah. Kampar, Bengkalis, dan Indragiri Hulu turut dilanda isu banjir, pungli, korupsi, abrasi, dan konflik lahan. Sementara itu, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Dumai mengalami masalah kerusakan jalan, sampah, limbah, serta karhutla dan banjir rob.
Di Kuantan Singingi dan Rokan Hilir, pencemaran lingkungan, tambang ilegal, dan sengketa lahan menjadi perhatian. Rokan Hulu menghadapi banjir, proyek mangkrak, serta kerusakan jalan, sedangkan Siak disorot karena sengketa lahan dan dugaan korupsi. Kondisi ini menuntut penanganan terpadu untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Riau.
Ia melanjutkan, bahwa propaganda media sosial ini merupakan bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga demokrasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah.
“Kami ingin mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal janji-janji politik kepala daerah. Jangan sampai janji itu hanya jadi formalitas tanpa realisasi. Kami menuntut adanya perubahan nyata,” tegas Ego.
BEM UNRI berharap kajian ini dapat menjadi masukan strategis bagi kepala daerah dalam menentukan prioritas kebijakan, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk cinta kami terhadap daerah. Kami ingin melihat Riau yang lebih baik, bersih, dan berpihak pada rakyat,” tutup Ego Prayogo.***
Laporan : Dwiki