Indragiri Hilir, Catatanriau.com – Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) Kabupaten Indragiri Hilir bersama Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulsel (IKAMI Sulsel) Cabang Inhil menggelar aksi unjuk rasa dan hearing di depan kantor DPRD Inhil, menolak kebijakan pungutan ekspor kelapa bulat yang diberlakukan Kementerian Perdagangan RI.
Massa Aksi berjumlah sekitar 60 orang. Mereka membawa spanduk dan menyuarakan empat tuntutan utama: menolak moratorium dan pungutan ekspor kelapa bulat, meminta standarisasi harga minimal Rp5.500/Kg, serta kejelasan penggunaan dana pungutan.
Dalam hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil, Junaidi, disepakati bahwa aspirasi petani akan disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI. DPRD juga mendukung usulan harga minimal kelapa di tingkat petani untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Ketua IPKR Inhil, Zainudin Acang, menyatakan akan mengirim surat langsung ke Presiden RI. Jika tuntutan tidak direspons, mereka siap aksi lanjutan ke Jakarta. Sementara itu, perwakilan mahasiswa menyoroti dampak anjloknya harga kelapa yang turun drastis dari Rp7.000 menjadi Rp3.900/Kg dalam waktu singkat.
Aksi ini menegaskan keresahan petani kelapa Inhil dan tuntutan mereka atas kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil kelapa.***