Banjir Besar di Hilir Sungai Kampar: Gelombang Protes Masyarakat Memuncak, PLTA Koto Panjang Disorot
Banjir Besar di Hilir Sungai Kampar: Gelombang Protes Masyarakat Memuncak, PLTA Koto Panjang Disorot, Selasa 04 Februari 2025
PELALAWAN, CATATANRIAU.COM -Gelombang protes masyarakat terus meningkat menyusul banjir besar yang melanda wilayah hilir Sungai Kampar hingga 4 Februari 2025. Sorotan tajam kini tertuju pada pengelolaan air PLTA Koto Panjang, yang kembali dituding sebagai pemicu utama bencana tahunan ini.
Ketua Laskar Melayu Bersatu (LMP) Kabupaten Pelalawan, Safriyanto, dan Ketua Perisai Negeri Bumi Melayu (PEREDAM), Jumri Harmadi, mengecam kebijakan pembukaan pintu air PLTA yang dianggap tidak memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat.
Desakan Tanggung Jawab dan Audit SOP PLTA
Ketua Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Pelalawan, Riody Oktafindra SE, yang juga anggota DPRD Pelalawan, bersama LMP dan PEREDAM menegaskan bahwa pengelola PLTA harus bertanggung jawab atas dampak banjir ini. Mereka menuntut agar:
1. PLTA Koto Panjang memberikan bantuan nyata kepada korban banjir.
2. Dilakukan audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pembukaan pintu air.
3. Pemerintah daerah dan DPRD Pelalawan turun tangan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
"Kami tidak bisa terus membiarkan masyarakat jadi korban tanpa ada kejelasan. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari pihak PLTA!" ujar Riody Oktafindra.
Korban Jiwa Bertambah, Warga Bersiap Gelar Aksi Besar
Kemarahan warga semakin memuncak setelah laporan terbaru menyebutkan korban jiwa bertambah menjadi lima orang, sementara ribuan warga masih mengungsi. Sejumlah akses jalan utama di Pelalawan dan Kampar terputus, mempersulit distribusi bantuan.
Puluhan warga dari berbagai kecamatan terdampak bahkan berencana menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD dan kantor Bupati Pelalawan. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan air di PLTA Koto Panjang serta kompensasi bagi korban yang terdampak.
"Kami bosan dengan janji-janji tanpa solusi! Setiap tahun kami menghadapi banjir seperti ini. PLTA harus bertanggung jawab, dan pemerintah jangan tinggal diam!" seru Mulyadi, salah satu warga terdampak.
DPRD Pelalawan Gelar Rapat Darurat
Situasi yang semakin panas mendorong DPRD Pelalawan untuk menggelar rapat darurat bersama pemerintah daerah, BPBD, dan pihak pengelola PLTA Koto Panjang.
Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal SE, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong PLTA untuk lebih peduli terhadap dampak banjir dan mengevaluasi kebijakan pembukaan pintu air.
"Kami akan panggil semua pihak terkait agar ada solusi konkret. Jika memang ada kelalaian dalam pengelolaan air, maka harus ada tindakan tegas," ujar Syafrizal.
PLTA Koto Panjang Masih Bungkam
Hingga saat ini, pihak pengelola PLTA Koto Panjang masih belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan evaluasi. Kondisi ini semakin memperkeruh situasi, dengan masyarakat menilai bahwa pengelola PLTA tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Sementara itu, BPBD Riau terus melakukan evakuasi dan distribusi bantuan ke daerah-daerah terdampak. Namun, akses yang terbatas dan cuaca ekstrem menjadi tantangan besar dalam upaya pemulihan pasca-banjir.
Menunggu Langkah Nyata
Kasus ini menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah dan pengelola PLTA Koto Panjang. Jika tidak ada langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, bukan tidak mungkin eskalasi protes masyarakat akan semakin meluas.
Publik kini menanti tindakan nyata untuk solusi terbaik. ****
Laporan : E Pangaribuan
