Gubernur Riau Kumpulkan Pemangku Kepentingan untuk Solusi Konflik Lahan Kelapa Sawit
Pekanbaru, Catatanriau.com | Gubernur Riau, H. Edy Natar Nasution, berencana akan mengadakan
pertemuan besar dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengusaha perkebunan kelapa sawit, bupati, walikota, Forkopimda, Lembaga Adat, Badan Pertanahan, dan pihak terkait lainnya. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu (24/1/2024) di Ruang Rapat Melati pukul 09.00 WIB.
Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mencari solusi terhadap konflik lahan yang terus meningkat antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat setempat di Riau. Gubernur Edy Nasution menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan mencapai solusi win-win guna mengatasi konflik agraria yang semakin meresahkan.
"Ini adalah ide saya untuk merespons banyaknya konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di sekitar area operasional. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menemukan solusi yang adil sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan perusahaan dapat beroperasi dengan nyaman," ungkap Gubernur, Minggu (21/01/2024).
Gubernur Edy berharap agar semua pemangku kepentingan bisa hadir langsung dalam pertemuan tersebut, termasuk bupati, walikota, Forkopimda, perusahaan, dan stakeholder lainnya. Ia berambisi agar masalah-masalah konflik lahan yang dilaporkan oleh masyarakat dapat didiskusikan dengan baik demi menemukan keputusan yang adil dan berkelanjutan.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Riau mendapatkan laporan dari masyarakat terkait konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat setempat. Beberapa laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus Satgas Terpadu Internal untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum PT SIR terkait perolehan HGU mereka.
Pertemuan yang akan diadakan pada Rabu depan merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh Gubernur Riau dalam menanggapi masalah konflik lahan. Ia berharap agar semua pemangku kepentingan bersedia hadir secara langsung demi mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat dengan cara yang saling menguntungkan.***
Laporan : E.S.Nst
