Blak-blakan Dr.Afni, Ungkap Penyebab Masyarakat Riau Kesulitan Rebut Hak Pengelolaan Lahan
PEKANBARU, CATATANRIAU.COM | Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr.Afni Zulkifli mengungkapkan, masyarakat Riau seharusnya bisa merasakan kesejahteraan dengan begitu luasnya alokasi Perhutanan Sosial yang diberikan pemerintah pusat untuk Provinsi Riau. Luasnya mencapai 1,2 juta ha lebih dan terus bertambah seiring penataan ijin. Namun sejauh ini, harapan itu belum bisa terwujud secara maksimal.
"Ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam masyarakat kita. Khususnya terkait dengan pengelolaan lahan melalui skema hutan sosial. Kalau kita berjuang bersama-sama, maka harapan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bukanlah sekedar khayalan semata, bisa kita wujudkan," tegasnya, Selasa (14/3/2023).
Ada dua program andalan pemerintah saat ini yakni Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Dua program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang merupakan bentuk program nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan legalitas kepemilikan tanah demi kesejahteraan masyarakat.
Untuk Provinsi Riau, jelas Afni, total ada sekitar 1,2 juta hektar lebih yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat untuk membangun kesejahteraan mereka. Namun sayangnya sejak 7 tahun lebih program tersebut digulirkan, area hutsos di Riau yang bisa diakses baru sekitar 100 ribuan hektar.
"Artinya, peluang masyarakat Riau untuk bisa mengelola lahan masih sangat terbuka lebar, andai saja pengajuan hutsos didukung oleh semua pihak, " ujarnya.
Namun, berdasarkan pengalamannya selama 7 tahun belakangan ia merasa ada hal penting yang membuat harapan itu masih sulit diwujudkan. Salah satunya adalah karena begitu minimnya pengajuan dari daerah ke pusat untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan melalui program hutsos tersebut. Sedangkan hal ini berkaitan dengan administrasi negara. Di mana pemerintah pusat baru bisa memproses bilamana ada usulan yang datang dari daerah. Sehingga dalam hal ini, peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
"Ini juga menunjukkan, permasalahan mendasar terkait hak pengelolaan lahan justru berasa di dalam rumah kita sendiri, yaitu di Riau ini. Karena kebijakan dari pemerintah pusat sudah memihak, dimana alokasi hutsos Riau termasuk yang terbesar se Sumatera bahkan nomor dua secara Nasional," tambahnya.
Afni menduga, hal ini bisa terjadi karena minimnya pendampingan pada masyarakat Riau tentang hal ini. "Selain juga masih minimnya informasi kepada masyarakat di tingkat tapak, hal ini tentu kita sayangkan. Sudah seharusnya masyarakat Riau bisa menikmati kesejahteraan bilamana bisa mendapatkan legalitas penguasaan lahan untuk bisa dikelola secara komunal," ujar Afni lagi.
Menurut Afni, kondisi ini yang menjadi salah satu pemacu mengapa dirinya memutuskan maju sebagai bakal calon anggota DPRD Riau pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang. Bakal calon anggota DPRD Riau dari Partai Nasdem ini mengakui, cukup banyak kenalan yang mempertanyakan langkahnya itu.
Di antara mereka, ada juga yang menyayangkan. Pasalnya, dengan statusnya saat ini sebagai Tenaga Ahli LHK yang sudah berkiprah lama di Ibukota, karirnya menuju Senayan dinilai lebih terbuka lebar. Begitu juga berbagai jaringan yang sudah terbangun luas. Belum lagi aktivitasnya sebagai Dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Pekanbaru.
"Memang ada yang berkomentar seperti itu, mengapa tidak ke DPR saja? Jawabannya, saya hanya ingin pulang karena perjuangan sesungguhnya untuk rakyat kadang harus dimulai dari rumah kita sendiri," tegasnya lagi. ***
Laporan : Idris Harahap
