PELALAWAN,CATATAN RIAU.COM, : — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya Biosolar, kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pelalawan. Kondisi tersebut mendorong Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Kabupaten Pelalawan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dan Polres Pelalawan memperkuat pengawasan terhadap stok serta distribusi BBM subsidi di seluruh SPBU, Rabu (16/9/2026).
Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan, Agung Prayoga, menilai antrean panjang yang membuat masyarakat harus menunggu berjam-jam tidak semestinya dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pihak SPBU perlu memberikan informasi yang transparan terkait ketersediaan pasokan, stok harian, mekanisme distribusi, hingga ketentuan masyarakat yang berhak memperoleh BBM subsidi.
“Persoalan ini tidak boleh dipandang biasa dan dibiarkan berlarut-larut.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pasokan dan stok BBM setiap hari, termasuk bagaimana mekanisme pendistribusiannya dan kepada siapa BBM subsidi tersebut disalurkan,” kata Agung.
Ia menyebut antrean kendaraan dalam jumlah besar tidak hanya menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi. Kendaraan yang mengular di sekitar SPBU dapat memperlambat arus lalu lintas, menghambat mobilitas warga, serta berpengaruh terhadap aktivitas distribusi barang dan jasa.
Agung menambahkan, persoalan antrean BBM juga menjadi perhatian PW Hima Persis Riau. Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis Riau, Surya Maryuda, turut memberikan atensi terhadap antrean BBM yang berlangsung hingga berjam-jam di sejumlah SPBU Kota Pekanbaru. “Persoalan ini juga menjadi atensi dari PW Hima Persis Riau. Apa yang terjadi di Pekanbaru, dengan antrean panjang hingga berjam-jam, memiliki persoalan yang perlu kita lihat secara serius. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pelalawan,” ujarnya.
PD Hima Persis Pelalawan meminta pengawasan distribusi BBM subsidi dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi administratif. Aspek yang dinilai perlu diperiksa antara lain kesesuaian stok yang diterima SPBU dengan volume penyaluran, pencatatan transaksi, pemanfaatan CCTV dan sistem digital, serta pola pembelian yang dinilai tidak wajar.
“Kami meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya melihat ada atau tidaknya BBM di tangki SPBU, tetapi juga perlu dilihat berapa stok yang masuk, berapa yang disalurkan setiap hari, siapa yang menerima, dan apakah volume penyalurannya sesuai dengan data yang tercatat,” tegas Agung.
Ia juga meminta apabila terdapat dugaan praktik pelangsiran, penimbunan, pembelian berulang, atau bentuk penyalahgunaan BBM subsidi lainnya, hal tersebut diperiksa secara objektif oleh pihak yang memiliki kewenangan. “Ketika masyarakat sudah mengantre hingga berjam-jam, namun stok habis dan kondisi sulit mendapatkan BBM terus terjadi, tanpa transparansi dan penjelasan yang logis dari manajemen SPBU, tentu muncul pertanyaan.
Karena itu, kami meminta persoalan ini diperiksa secara serius, objektif, dan berdasarkan data,” katanya.
Dorong Transparansi dan Pemantauan Lapangan
Agung menegaskan transparansi menjadi bagian penting untuk mengurai persoalan antrean BBM. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menunggu dalam antrean tanpa memperoleh informasi memadai mengenai kondisi pasokan dan mekanisme distribusi BBM di lapangan.
“Ketika masyarakat harus antre berjam-jam, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai berapa pasokan yang tersedia setiap hari dan bagaimana distribusinya. Transparansi penting agar tidak menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat,” jelasnya.
Sebagai organisasi mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial, PD Hima Persis Pelalawan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila tidak terdapat langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat terkait, pihaknya berencana melakukan pemantauan lapangan di sejumlah SPBU secara terbuka dengan tetap menghormati kewenangan aparat dan ketentuan hukum yang berlaku.
Agung berharap Pemkab Pelalawan dan Polres Pelalawan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan tepat volume. “BBM subsidi merupakan kebijakan negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan memperoleh haknya karena persoalan distribusi dan lemahnya pengawasan,” pungkasnya.****