PW-MOI Inhil Dukung Rencana Kerja Sama Pemkab Inhil dan Pemkot Pekanbaru soal Perkelapaan, Fitra: 50 Tahun Lebih Petani Kelapa Belum Memiliki Payung Hukum soal Kepastian Harga

Rabu, 22 Juli 2026 | 18:37:29 WIB

Inhil, Catatanriau.com – Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW-MOI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan dukungan terhadap rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru dalam upaya pengembangan industri kelapa.

Ketua DPD PW-MOI Kabupaten Indragiri Hilir, Fitra Andriyan, menilai rencana sinergi tersebut merupakan langkah strategis yang patut didukung, terutama dalam mendorong pengembangan industri kelapa guna meningkatkan daya tawar terhadap petani.

Menurutnya, kerja sama antara Pemkab Inhil dan Pemkot Pekanbaru diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan industri, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

"PW-MOI Inhil sangat mendukung rencana kerja sama ini. Kami berharap sinergi antara Pemkab Inhil dan Pemkot Pekanbaru dapat menjadi momentum untuk membangun industri kelapa yang lebih kuat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama para petani yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sektor kelapa," ujar Fitra Selasa, 21/07/2026.

Ia mengatakan, kondisi petani kelapa saat ini masih menghadapi tantangan berat akibat rendahnya harga komoditas kelapa bulat di tingkat petani. Berdasarkan kondisi yang berkembang di lapangan, harga kelapa saat ini berada di kisaran Rp2.000 per kilogram, yang dinilai semakin menekan pendapatan masyarakat petani.

Di sisi lain, persoalan mendasar yang hingga kini tak kunjung tuntas adalah; belum adanya mekanisme serta regulasi yang kuat dan jelas untuk dijadikan acuan bersama dalam penetapan harga kelapa bulat di tingkat petani.

" Sudah setengah abad lebih petani terus dihadapkan oleh ketidakpastian harga dan tanpa adanya acuan yang jelas dari pemerintah, posisi petani menjadi sangat rentan. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan sinergi lintas daerah hingga pemerintah pusat agar petani memiliki kepastian dan perlindungan payung hukum soal regulasi harga," tegasnya.

Fitra menambahkan, Kabupaten Indragiri Hilir selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di dunia. Dengan potensi tersebut, menurutnya, komoditas kelapa seharusnya dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Karena itu, rencana kerja sama antara Pemkab Inhil dan Pemkot Pekanbaru dinilai dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem industri kelapa yang lebih baik, mulai dari penguatan tata niaga, pengolahan hasil perkebunan, peningkatan nilai tambah, hingga perluasan akses pasar tanpa bergantung kepada perusahaan.

"Sinergi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali gairah petani kelapa. Jangan sampai daerah yang memiliki potensi kelapa begitu besar justru masyarakat petaninya masih menghadapi persoalan kesejahteraan akibat rendahnya harga dan lemahnya posisi tawar," katanya.

PW-MOI Inhil juga berharap kerja sama tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok tani, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya. Dengan demikian, pengembangan industri kelapa tidak hanya menguntungkan sektor industri, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

" Kami berharap kerja sama ini benar-benar menghasilkan langkah nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutup Fitra.***

Terkini