Selatpanjang, Catatanriau.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 GRIB Jaya Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Kelompok Perhutanan Sosial Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, dan KOPGRABKT Jaya Meranti menggelar aksi reboisasi mangrove dan bakti sosial di Jalan Sungai Niur, Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi, Minggu (10/05/2026).
Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman puluhan ribu bibit mangrove sebagai upaya pelestarian lingkungan pesisir serta pengembangan hutan kebun tani berkelanjutan. Selain itu, panitia juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga terdampak kondisi ekonomi pasca ditutupnya panglong atau dapur arang di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Melalui pesan singkat, ia mengaku belum dapat hadir secara langsung namun menegaskan dukungan Pemerintah Daerah terhadap langkah kolaboratif yang dilakukan berbagai elemen masyarakat.
“Pemda terus berupaya mewujudkan Kepulauan Meranti yang sejahtera. Terkait pengelolaan mangrove, meski bersinggungan dengan aturan kehutanan yang kini menjadi kewenangan pusat dan provinsi, kami menilai prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang dipaparkan rekan-rekan ormas sangat relevan,” ujar Sudandri.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak kehutanan, pengusaha, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna membangun kesamaan persepsi dalam pengelolaan kawasan mangrove secara berkelanjutan.
Ketua DPC GRIB Jaya Kepulauan Meranti, Jamian alias Asean, mengatakan bahwa kegiatan penghijauan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu melakukan konservasi dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada fungsi hutan mangrove. Pelestarian lingkungan harus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Jamian.
Sementara itu, Ketua LM2R, Jefrizal, menyoroti persoalan yang dihadapi para pekerja arang bakau akibat terbentur regulasi kehutanan. Menurutnya, skema Perhutanan Sosial dapat menjadi solusi agar masyarakat tetap memperoleh penghasilan tanpa melanggar hukum.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi. Melalui skema Perhutanan Sosial, kami berharap aktivitas ekonomi masyarakat bisa tetap berjalan dengan tetap menjaga kelestarian mangrove,” ujarnya.
Perwakilan Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, Asnawi Nazar, bersama perwakilan buruh KOPGRABKT Jaya Meranti, R. Antoni, juga mendesak agar pemerintah segera menghadirkan solusi konkret karena persoalan tersebut menyangkut mata pencaharian masyarakat pesisir.
Dukungan terhadap pengelolaan hutan sosial juga disampaikan oleh Arman Saputra, Konsultan LPB-BDS P Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Ia berharap GRIB Jaya dapat terus mendukung program Presiden RI dalam penguatan ekonomi masyarakat berbasis pemanfaatan hutan sosial.
“Sudah saatnya pemerintah membuka ruang lebih luas bagi masyarakat melalui studi kelayakan yang komprehensif, baik dari aspek hukum, produksi, maupun lingkungan, demi keberlangsungan ekonomi yang berkeadilan,” tutup Arman.
Laporan : Dwiki