Pekanbaru, Catatanriau.com – Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang digagas Polda Riau tidak menggunakan anggaran dari pemerintah daerah maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa sejak awal proyek tersebut dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang bertumpu pada semangat gotong royong, bukan ketergantungan pada dana pemerintah.
“Polda Riau tidak pernah mengajukan permintaan bantuan anggaran kepada Pemprov Riau ataupun Baznas. Ini merupakan inisiatif bersama yang dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya, Jumat (20/3/2026).
Menurutnya, pendekatan ini menjadi contoh positif dalam pembangunan infrastruktur, karena melibatkan berbagai elemen tanpa membebani keuangan negara maupun dana sosial masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi datang dari berbagai pihak, mulai dari sektor swasta melalui program CSR hingga partisipasi masyarakat. Model ini dinilai mampu memperkuat kebersamaan sekaligus mempercepat pembangunan.
Lebih lanjut, pembangunan jembatan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional, yang berawal dari arahan Prabowo Subianto kepada Listyo Sigit Prabowo untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Arahan tersebut kemudian diteruskan kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah, termasuk Polda Riau, agar aktif membangun infrastruktur sederhana yang dapat membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal ini, Polda Riau tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga turut mengambil bagian dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di daerah yang masih minim infrastruktur.
Di sisi lain, Polda Riau menyampaikan apresiasi atas niat baik Baznas Provinsi Riau yang sempat berencana memberikan dukungan terhadap pembangunan jembatan tersebut.
Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Riau, Daniel Muharam, mengatakan bahwa dukungan tersebut mencerminkan tingginya kepedulian sosial terhadap pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami menghargai niat baik Baznas. Ini menunjukkan semangat gotong royong masih sangat kuat,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan proyek saat ini telah terpenuhi melalui skema kolaboratif yang berkelanjutan.
“Sejak awal, pembangunan ini menggunakan pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, dunia usaha melalui CSR, akademisi, masyarakat, dan media. Alhamdulillah, pembiayaan dapat terpenuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar dukungan berasal dari perusahaan melalui program CSR serta partisipasi masyarakat.
Seiring perkembangan situasi, Baznas Provinsi Riau akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana bantuan sebesar Rp3 miliar.
Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan dinamika dan respons publik yang muncul.
“Kami melakukan evaluasi terhadap keterlibatan dalam program ini sesuai perkembangan situasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal Baznas berpartisipasi dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi.
Masriadi juga menegaskan bahwa dana yang direncanakan berasal dari infak masyarakat, yang penggunaannya bersifat fleksibel untuk kepentingan umum.
“Kami menghormati keputusan Polda Riau. Prinsip kami adalah memastikan dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan secara tepat, transparan, dan sesuai aturan,” tambahnya.
Namun, demi menjaga kepercayaan masyarakat, Baznas memilih untuk tidak melanjutkan kontribusi tersebut.
“Kami mengutamakan menjaga kepercayaan publik. Dalam prinsip kami, menghindari mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Polda Riau mengingatkan masyarakat bahwa layanan kepolisian dapat diakses melalui Call Center 110 untuk kebutuhan darurat maupun bantuan cepat.***