PEKANBARU, CATATANRIAU.COM – Curah hujan tinggi yang melanda Riau dalam beberapa pekan terakhir memicu kekhawatiran serius akan potensi banjir, terutama di wilayah hilir yang terdampak langsung operasional PLTA Koto Panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprediksi intensitas hujan lebat masih akan berlanjut.
Menanggapi kondisi ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Pekanbaru pada 11 September 2025 menyerukan agar seluruh pihak segera mengambil langkah preventif.
Ketua Umum HMI MPO Pekanbaru, Givo Vrabora, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor sebelum bencana benar-benar terjadi.
“Kita harus bertindak sebelum bencana datang. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan lemahnya koordinasi dalam pengelolaan debit air PLTA Koto Panjang dapat memicu banjir bandang. Langkah pencegahan harus segera dilakukan demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Tuntutan HMI MPO kepada PLTA Koto Panjang:
- Berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah dalam memantau curah hujan secara real-time.
- Mengendalikan volume air waduk secara bertahap dan terukur.
- Menyampaikan jadwal serta volume pelepasan air secara transparan kepada masyarakat.
Selain itu, Gubernur Riau, Bupati Kampar, dan Bupati Pelalawan diminta segera mengaktifkan tim siaga bencana, menyiapkan jalur evakuasi, serta memastikan ketersediaan posko pengungsian dan logistik di titik rawan.
HMI MPO juga menekankan peran penting TNI–Polri, khususnya Dandim dan Polda Riau, dalam membantu evakuasi dan menjaga ketertiban agar penanganan bencana berjalan aman dan lancar.
Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan dataran rendah diimbau meningkatkan kewaspadaan, menyiapkan barang-barang penting, aktif mencari informasi resmi, serta menghindari aktivitas di sekitar sungai saat debit meningkat.
7 Rekomendasi DPRD Riau & FPSK
HMI MPO mengingatkan bahwa permasalahan banjir akibat PLTA Koto Panjang telah lama dibahas dan menghasilkan tujuh rekomendasi strategis DPRD Riau bersama Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK), yaitu:
- Revisi SOP operasional PLTA dengan sistem early warning berbasis teknologi dan data ilmiah.
- Pembangunan infrastruktur pengendali air seperti kanal penyelamat, bypass, dan kolam retensi.
- Pembentukan Komite Pengawasan Bersama PLTA, melibatkan DPRD, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat terdampak.
- Penyusunan Perda/RUU Perlindungan DAS Kampar sebagai payung hukum ekosistem dan perlindungan warga.
- Kompensasi bagi warga terdampak, termasuk dukungan untuk anak-anak serta perbaikan fasilitas umum.
- Evaluasi AMDAL dan kajian dampak keberadaan PLTA Koto Panjang.
- Program reboisasi hulu DAS dan pendalaman sungai untuk pemulihan lingkungan jangka panjang.
Dengan desakan ini, HMI MPO Cabang Pekanbaru berharap pemerintah daerah, PLTA Koto Panjang, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat. Tindakan terukur sejak dini akan jauh lebih baik daripada menghadapi kerugian besar di kemudian hari.***