Siak, Catatanriau.com — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pusako menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang masih dirasakan di daerah. Bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Pusako, Rabu (18/06/2025), warga menyampaikan beragam keluhan mulai dari jalan rusak, sulitnya mendapatkan air bersih, hingga minimnya penerangan jalan.
Wakil Bupati Siak, H. Syamsurizal, yang memimpin langsung kegiatan tersebut, mencatat setiap aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen strategis dalam menyerap aspirasi secara langsung agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami datang di setiap kecamatan dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Apa yang disampaikan warga Pusako hari ini, semuanya adalah kebutuhan dasar dan menjadi prioritas untuk kami bahas di tingkat Kabupaten,” ujar Wabup Syamsurizal di hadapan peserta Musrenbang.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Siak akan terlebih dahulu memfokuskan anggaran pada penyelesaian tunda bayar kegiatan tahun sebelumnya. Barulah pada tahun 2026, alokasi anggaran akan diarahkan lebih maksimal untuk memenuhi kebutuhan baru dari masyarakat.
“Insya Allah, tahun ini kita selesaikan dulu seluruh kewajiban tunda bayar. Setelah itu, APBD 2026 akan lebih kita fokuskan untuk membiayai usulan-usulan baru dari masyarakat,” tegasnya.
Camat Pusako, Zulfikri, dalam pernyataannya menyoroti pentingnya mendengar dan menindaklanjuti suara masyarakat. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang menyangkut kebutuhan pokok warga yang selama ini belum terpenuhi secara merata.
“Aspirasi masyarakat Pusako ini menyangkut hak dasar. Air bersih, penerangan, jalan yang layak, hingga akses komunikasi, semua ini harus jadi perhatian serius agar pembangunan terasa adil dan merata,” kata Zulfikri.
Musrenbang Kecamatan Pusako Tahun 2026 ini turut dihadiri oleh para kepala kampung, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Diharapkan melalui forum ini, seluruh kebutuhan yang diusulkan masyarakat bisa diakomodir secara proporsional dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah ke depan.(Rls/Infotorial).