Rohul, Catatanriau.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangaraian terus menjalin sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kepala Lapas Pasir Pangaraian, Efendi Parlindungan Purba, turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Senin, (19/05/2025).
Acara FKP RPJMD yang berlangsung di Hall Islamic Center Pasir Pangaraian ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rokan Hulu serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap arah dan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
"Berbagai masukan, aspirasi serta gagasan dari peserta yang berasal dari unsur masyarakat, asosiasi, forum, hingga akademisi sangat diperlukan. Sehingga tercipta keterpaduan dan sinkronisasi antara isu strategis daerah dengan program prioritas pembangunan," ujar Syafaruddin.
Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Kalapas Efendi untuk menyampaikan komitmennya dalam mendukung penuh program-program Pemkab Rokan Hulu. Ia menegaskan bahwa Lapas Pasir Pangaraian siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam setiap langkah pembangunan daerah.
"Kami siap dan terbuka untuk mendukung program Pemerintah Rokan Hulu," tegas Efendi.
Lebih lanjut, Efendi menyampaikan bahwa kehadiran Lapas dalam berbagai kegiatan daerah merupakan bentuk nyata pelaksanaan arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi, serta Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Maizar. Ketiganya mendorong agar Lapas aktif menjalin kerja sama dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan di tingkat daerah.
Dengan kehadiran Lapas dalam forum strategis ini, diharapkan sinergitas antara lembaga pemasyarakatan dan pemerintah daerah semakin erat, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hulu.***